Suasana rapat
Pesonanusa. Guna memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025, pihak Provinsi Bengkulu bersama Polda Bengkulu menggelar rapat koordinasi khususnya soal rendahnya capaian PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD Provinsi Bengkulu yang digelar Rabu (4/2). Rapat membahas capaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Berdasarkan data Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Optimalisasi Aset dan PAD Provinsi Bengkulu, total PAD dari PKB dan BBNKB tahun 2025 tercatat sebesar Rp310 miliar, sedangkan penerimaan dari Opsen PKB dan Opsen BBNKB mencapai Rp201 miliar. Dari 1.297.250 unit kendaraan yang terdata, hanya 419.132 unit atau sekitar 32 persen yang aktif membayar pajak.
Sementara itu, realisasi Opsen MBLB justru menunjukkan tren positif dengan capaian Rp2,1 miliar atau meningkat 172,5 persen dari target Rp1,2 miliar.
Penjabat Sekda Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, meminta pemerintah kabupaten/kota lebih aktif meningkatkan pengawasan dan pendampingan agar pendapatan daerah dapat meningkat.
Wakil Kepala Polda Bengkulu Brigjen Pol Dicky Sondani selaku Ketua Satgasus menyampaikan sejumlah langkah strategis, di antaranya mengusulkan kemudahan balik nama kendaraan, penambahan hari layanan Samsat, perluasan gerai Samsat desa, serta pelibatan perangkat kecamatan dan desa dalam layanan Samsat keliling. [mcprov/nata]
