Pesonanusa. Pemerintah Provinsi Bengkulu merespon keluhan petani terkait anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Pada 2 Juni 2026, Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Bengkulu, Ir. H. Mian, menerbitkan dua surat sekaligus yang ditujukan kepada seluruh bupati di Provinsi Bengkulu.
Dua surat tersebut masing-masing berisi imbauan dan arahan terkait tata niaga TBS kelapa sawit. Surat pertama berisi imbauan untuk mematuhi peraturan terkait tata niaga TBS kelapa sawit dan produk olahannya. Sementara surat kedua berisi pengawasan dan pembinaan terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli TBS di bawah harga yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Kedua surat memuat empat poin penting yang harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten. Selain menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap harga TBS yang telah ditetapkan, Pemprov Bengkulu juga menyiapkan langkah antisipatif agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Hal itu terlihat pada poin keempat dalam kedua surat yang menekankan pentingnya percepatan pembentukan kemitraan penjualan TBS, antara pabrik kelapa sawit dan petani swadaya.
Melalui kebijakan tersebut juga, Pemprov Bengkulu mendorong pemerintah kabupaten untuk memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara PKS dengan petani swadaya maupun kelompok tani. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat posisi tawar petani dalam pemasaran hasil panen mereka.
Dengan adanya kemitraan yang lebih terstruktur, petani diharapkan memperoleh akses pasar yang lebih baik, kepastian harga, serta perlindungan yang lebih kuat dalam rantai tata niaga kelapa sawit.
"Suratnya sudah diterbitkan. Kami meminta seluruh PKS tidak lagi membandel terkait harga yang telah ditetapkan pemerintah. Saya juga telah meminta para bupati untuk melakukan pengawasan secara serius terhadap PKS yang tidak mengikuti harga TBS yang ditetapkan pemerintah agar segera dilaporkan,” ungkap Mian. [nata]
