Penolakan Israel di Piala Dunia Seperti Rusia, Walikota Helmi Surati FIFA dan Menpora - PesonaNusa

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Jumat, 24 Maret 2023

Penolakan Israel di Piala Dunia Seperti Rusia, Walikota Helmi Surati FIFA dan Menpora

 



Pesonanusa. Jadwal pertandingan Piala Dunia U-20 tahun 2023 telah resmi diumumkan FIFA. Turnamen bergengsi kelompok umur itu akan digelar pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023.

Piala Dunia tersebut rencananya akan digelar di enam kota di Indonesia. Pemerintah Indonesia dan PSSI telah menyiapkan enam stadion untuk menjadi venue pertandingan dari turnamen bergengsi tersebut.

Enam stadion yang disiapkan antara lain Stadion Utama Gelora Bung Karno (Jakarta), Stadion Jakabaring (Palembang), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya) dan Stadion Kapten I Wayan Dipta (Gianyar, Bali).

Sementara itu, Walikota Bengkulu Helmi Hasan melayangkan dua surat sekaligus pada 24 Maret, masing-masing untuk Menpora RI dan FIFA perihal penolakan tim nasional sepak bola Israel bertanding di Indonesia.

Surat tersebut, Walikota Bengkulu meminta FIFA untuk membatalkan tim nasional Israel pada piala Dunia U-20 di Bali 20 Mei hingga 11 Juni 2023.

Menurut Walikota Helmi, tertuang pada pembukaan UUD RI Tahun 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Menganggap kebijakan politik Israel terhadap Palestina sebagai bentuk penjajahan, bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang ada Indonesia.

Dari tanah kelahiran sangsaka merah putih dengan tegas Walikota Bengkulu menolak keikutsertaan Israel pada piala dunia U-20. Sebagaimana FIFA tidak mengikutsertakan Rusia pada piala dunia 2022 di Qatar.

Walikota Bengkulu berharap, Menpora akan mempertimbangkan permintaan ini dan menindaklanjuti dengan mencoret Timnas Israel. 

“Diharapkan, dukungan dari berbagai pihak akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada pemerintah pusat dan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dianut oleh Indonesia," harapnya.

Tidak  hanya Walikota Bengkulu Helmi Hasan, terdapat kepala daerah lain yang melakukan hal serupa. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Bali Wayan Koster. [mrx]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar