Pesonanusa. Pemerintah menargetkan percepatan penurunan prevalensi stunting sesuai dengan target nasional.
Begitu disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu, Ir H Mian, ketika audiensi bersama Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu di ruang kerjanya, Rabu (5/3).
Wagub menegaskan bahwa penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) / BKKBN melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu.
“Sesuai arahan gubernur, penanganan stunting ini harus kita gaspol, kita tancap gas. Perwakilan BKKBN Bengkulu sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam koordinasi program penanganan stunting tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, kita harus berkolaborasi dengan pemerintah kota dan kabupaten,” ujar Mian.
Ia menambahkan bahwa validasi data yang akurat sangat diperlukan agar program ini tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam dua minggu ke depan, pemerintah akan mempercepat proses pendataan.
Data yang dikumpulkan mencakup Keluarga Berisiko Stunting (KRS), anak usia dini yang belum bersekolah di PAUD, balita di bawah dua tahun (Baduta), serta ibu hamil dan menyusui.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, menegaskan komitmen dalam menangani stunting melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam menyelesaikan isu strategis nasional, termasuk perbaikan gizi dan pengentasan kemiskinan.
“Genting adalah salah satu strategi untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam membantu anak-anak yang berisiko terkena stunting,” jelas Zamhari.
Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan data yang akurat agar dapat menentukan pembiayaan, sumber dana, dan sasaran program.
“Target kami adalah 10.350 KRS yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota,” tambahnya.**
Tidak ada komentar:
Posting Komentar