Pesonanusa. Potensi emas di wilayah Lebong Tandai, Kabupaten Bengkulu Utara, dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi daerah. Meski aktivitas penambangan tradisional diperkirakan menghasilkan sekitar 3 kilogram emas setiap pekan, hasil tersebut belum berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota DPRD Bengkulu Utara dari Fraksi Repal Bangkit, Doni Asikin, mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan penting agar pemerintah segera menindaklanjuti usulan penerbitan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di kawasan Lebong Tandai.
"Penambangan yang dilakukan masih secara tradisional. Untuk itu kami berharap pemerintah dapat menindaklanjuti usulan yang sebelumnya telah kami sampaikan bersama pemerintah desa dan koperasi desa (Kopdes) Lebong Tandai," kata Doni Asikin, Senin (6/7).
Menurut politisi PKB ini, penerbitan WPR tidak hanya berpotensi meningkatkan penerimaan daerah melalui pengelolaan pertambangan yang legal, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas penambangan tradisional.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara serius dengan usulan tersebut ke Pemerintah Provinsi Bengkulu hingga pemerintah pusat agar proses penetapan WPR dapat direalisasikan.
"Besar harapan kami agar ini menjadi perhatian pemerintah daerah, kemudian ditindaklanjuti ke tingkat provinsi dan pemerintah pusat," ujarnya.
Doni menilai legalisasi pertambangan rakyat akan menjadi langkah strategis untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus membuka peluang bertambahnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan. [nata]
