Pesonanusa. Mobil Daihatsu Xenia bernomor polisi BD 1972 G, milik Amril Yudani (65), disita paksa oleh debt collector (DC) perusahaan pembiayaan (leasing) Astra Credit Companies (ACC) Bengkulu. Peristiwa penarikan ini terjadi pada Jumat, tanggal 23 Mei 2025 lalu, sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB). Saat itu, Amril tengah mengendari mobilnya melintasi ruas jalan sekitar Danau Dendam Tak Sudah, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu.
"Ya benar. Saya dicegat 4 orang yang mengaku (DC) dari leasing ACC Bengkulu. Kunci kontak mobil diambil, saya dipaksa ke kantor ACC. Ketika keluar dari kantor, mobil sudah tidak ada. Saya merasa dijebak," ujar Amril kepada wartawan, Selasa (24/6/2025).
Menurut Amril, dirinya tidak hanya dijebak oleh DC untuk dibawa ke kantor ACC Bengkulu. Dirinya juga diintimidasi, dan dipaksa tandatangan serah terima unit. Sebagai bukti persetujuan ekskusi kendaraan miliknya. "Saya tidak tahu apa isi surat yang di suruh mereka tandatangan. Prosesnya begitu cepat. Tahu-tahu mobil saya sudah tidak ada," ungkapnya.
Pihak ACC Bengkulu sendiri berkilah telah menarik paksa kendaraan tersebut. DC ACC Bengkulu, Setia Budiman Herizon, menjelaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat somasi kepada debitur atas nama Yulizar Dami Nateguna. Yulizar sendiri masih berstatus kerabat dengan pihak keluarga Amril. "Kami sudah somasi ke debitur (Yulizar). Tapi, tidak merespon," kilah Setia.
Sementara itu, Yulizar mengakui ihwal somasi tersebut. Hanya saja, dirinya belum sempat menyampaikannya ke pihak keluarga Amril karena kesibukan. Terkait peminjaman BPKB kendaraan, Yulizar memang sudah diijinkan pihak keluarga Amril untuk keperluan usaha. Namun, usahanya sedang dalam kondisi tidak kondusif.
"Memang ada keterlambatan angsuran. Tapi setidaknya, saat eksekusi, saya dilibatkan. Tanya dulu, masih sanggup melunasi atau tidak. Baru eksekusi. Seolah dipaksakan tandatangan, pihak lain yang tidak mengerti, selain debitur. Setelah mobil diekskusi, baru saya dihadirkan. Prosesnya pun dipercepat. Apakah memang seperti ini modusnya? Biar status unit terblokir, dan DC dapat fee penarikan?" beber Yulizar.
Meski demikian, Yulizar menunjukkan itikad baik sebagai nasabah, dan bersedia melunasi tunggakan. Namun, untuk mengeluarkan unit kendaraan yang disita, pihak ACC Bengkulu menekankan beberapa syarat. Yulizar selaku debitur diminta melunasi tunggakan angsuran sebanyak empat bulan. Rinciannya, tiga bulan tunggakan jatuh tempo, dan satu bulan deposit. Ditambah biaya penarikan unit berkisar Rp 15-20 juta kepada DC.
"Soal tunggakan, saya bisa penuhi. Tapi yang bikin saya syok, mereka (DC) meminta biaya administration collateral untuk jasa penarikan unit. Awalnya, mereka minta biaya penarikan kisaran Rp 15-20 juta. Setelah nego, kami dikenakan biaya sebesar Rp 11 juta-an. Jadi total yang harus dibayarkan sebesar Rp 25 juta," terang Yulizar.
Modus Klasik Debt Collector
Sementara itu, mantan karyawan salah satu perusahaan pembiayaan di Kota Bengkulu, RH, insiden modus klasik DC seperti itu sudah menjadi rahasia umum. Teknisnya, membawa paksa unit kendaraan ke kantor. Dengan demikian, status debitur akan terblokir. Selanjutnya, mereka akan membebani debitur dengan nominal tertentu. Sebagai konpensasi jika ingin mengeluarkan unit kendaraan.
"Targetnya memang seperti itu. Bawa kendaraan ke kantor sebagai tanda mereka (DC) bekerja. Nanti untuk biaya penarikan dibebankan ke debitur dengan nominal bervariasi. Tergantung tingkat kesulitan. Dari situlah mereka dapat fee (insentif). Misal, debt collector ada empat orang. Nanti biaya penarikan dibagi empat," jelas RH yang telah berhenti dari dunia yang dianggapnya riba tersebut.
Harus Izin Pengadilan
Untuk diketahui, berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019: Menegaskan bahwa wanprestasi tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh kreditur dan jaminan fidusia tidak boleh dieksekusi langsung tanpa proses hukum. Lalu, diperkuat dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021: Menyatakan bahwa konsumen berhak untuk tidak ditarik kendaraannya di jalanan dan penarikan harus melalui permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri.
Menurut analis hukum kanwil Kemenkumham Bengkulu, Djodi Siswanto, menilai pihak kreditur mematuhi beberapa hal krusial sebelum melakukan penarikan unit. Pertama, perusahaan pembiayaan harus memberikan peringatan kepada debitur mengenai kewajiban pembayaran. Berikutnya, perusahaan pembiayaan menghubungi debitur untuk mengingatkan kewajiban pembayaran. Termasuk saat akan melakukan eksekusi.
"Artinya, jika debitur tetap tidak membayar, perusahaan pembiayaan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Jadi, untuk proses penarikan kendaraan hanya dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang mengizinkan eksekusi. Saat eksekusi pun, debitur wajib hadir," tegas Djodi.
Barang Pribadi Hilang
Aksi koboi DC yang menarik paksa kendaraan Amril di jalanan, ditanggapi serius oleh anak kandungnya, Tangguh SR. Pasalnya, saat upaya penarikan, ayahnya tidak diberi kesempatan untuk menghubungi keluarga sebelum diekskusi. Padahal, sang ayah sudah bersikap kooperatif saat proses ekskusi dilakukan.
"Dugaan kami, sengaja seperti itu. Yang diincar lansia atau perempuan. Biar mudah nariknya. nanti, klo mau keluarkan unit, siapin duit. Ini sudah sistematis. Ayah saya diintimidasi, dipaksa tandatangan. Padahal bukan dia debiturnya. Lalu, tidak dijelaskan juga soal rincian biaya terkait biaya tarik sebesar 11 jutaan. Malah kami sempat diminta 15-20 juta. Kami merasa diperas berkedok sistem," tegas Tangguh.
Tangguh juga menyesalkan terjadinya dugaan aksi pencurian saat proses pengembalian unit. Pasalnya, dongkrak dan kunci mobil hilang saat ayahnya mengambil unit kendaraan. Saat ditanyakan ke Setia selaku DC ACC Bengkulu, dirinya mengakui telah mengambil barang tersebut. Hanya saja, pengakuan Setia, dirinya hanya meminjamnya, dan dipindahkan ke kendaraan lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
"Saya juga sudah coba konfirmasi ke Branch Manager ACC Bengkulu, Luke Ottaviandri. Tapi beliau selalu menghindar. Ditemui di kantornya, alasannya lagi zoom. Atur janji ketemuan, lagi di Jakarta lah. Pas kembali ke Bengkulu, ada tamu dari Jakarta lah. Sampai akhirnya, dengan berat hati saya koordinasi ke Komisaris Independen ACC, pak Ari Dono Sukmanto," papar jurnalis investigasi kriminal tersebut.
Pihak korban menilai hal tersebut sudah memenuhi unsur pidana. Sehingga, mereka pun melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Laporan teregistrasi dengan nomor STTPLP/B/284/VI/2025/SPKT/POLRESTA BENGKULU/POLDA BENGKULU tanggal 21 Juni 2025. Hal ini dibenarkan oleh Kapolresta Bengkulu, Komisaris Besar Sudarno.
"Ya benar. Laporan sudah diterima. Akan kami proses," kata Kapolresta Bengkulu. [rls]
