Pesonanusa. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Prosesi ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang berlangsung khidmat di Kantor BPK RI Perwakilan Bengkulu, Kamis (12/2).
Penyerahan dokumen LHP tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bengkulu, Arif Agus, SE, MM, Ak, CPA, CSFA, kepada Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, SE, M.AP. Turut hadir mendampingi Bupati dalam agenda tersebut, Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin, S.IP dan Sekretaris Daerah (Sekda), Kabupaten Bengkulu Utara, H. Fitriyansyah, S.STP, MM.
Usai kegiatan, Bupati Bengkulu Utara menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim pemeriksa BPK RI yang telah menjalankan tugas profesionalnya dalam mengaudit laporan keuangan daerah, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif.
“Pertama kami ucap terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Bengkulu yang sudah memeriksa LHP Kabupaten Bengkulu Utara baik dari DPR maupun dari eksekutif,” ujar Bupati saat diwawancarai awak media.
Bupati menambahkan bahwa kehadiran jajaran pimpinan daerah dalam penyerahan ini menunjukkan komitmen kolektif untuk menjaga transparansi anggaran. Ia berharap hasil pemeriksaan ini menjadi lebih baik bagi perbaikan birokrasi di masa mendatang.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa poin-poin dalam LHP tersebut akan segera ditindaklanjuti demi penyempurnaan sistem akuntansi dan kualitas pelayanan publik di Bengkulu Utara.
“Hari ini kita didampingi Pak Ketua DPRD dan Pak Sekda serta kita menerima langsung LHP dari BPK RI. Mudah-mudahan LHP ini bisa berdampak baik untuk Kabupaten Bengkulu Utara, baik keuangan Kabupaten Bengkulu Utara ke depan semakin baik, baik dari segi pembukuannya maupun pemulihan-pemulihan yang ada masalah yang ada di layanan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara,” tutupnya.
Dengan diterimanya LHP ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar pengelolaan keuangan daerah agar tetap akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. [rls/nata]
