Pesonanusa. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan langkah strategis dalam mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan dengan membentuk Sentra Komando yang akan menjangkau seluruh kabupaten/kota hingga tingkat desa dan kelurahan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, saat menerima kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN, Zamhir Setiawan, di ruang kerjanya, Senin (8/6). Pertemuan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, serta jajaran DP3APPKB Provinsi Bengkulu.
Menurut Mian, pembentukan Sentra Komando merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang menekankan penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting dan kemiskinan berbasis data.
“Bersama pemerintah kabupaten dan kota, kami akan mendirikan Sentra Komando sebagai pusat pengendalian penanganan stunting dan kemiskinan daerah. Bengkulu memiliki 129 kecamatan dan 1.513 desa/kelurahan yang akan menjadi basis pemutakhiran serta pemaparan data kependudukan, termasuk data stunting dan kemiskinan,” ujar Mian.
Ia menegaskan, akurasi data menjadi kunci keberhasilan intervensi pemerintah. Dengan Sentra Komando, berbagai program penanganan stunting dan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran.
Selain itu, Mian menilai optimalisasi program Keluarga Berencana (KB) juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, pengendalian jumlah kelahiran yang disertai peningkatan kualitas keluarga akan berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan dan stunting.
“Semakin optimal program KB dijalankan, semakin besar peluang keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari lingkaran kemiskinan,” katanya.
Lebih lanjut, Mian menyebut Sentra Komando akan menjadi instrumen pembangunan yang dimulai dari desa. Kemajuan desa dan daerah, kata dia, merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan Provinsi Bengkulu.
“Pembangunan harus dimulai dari bawah. Ketika desa maju dan data masyarakat tertata dengan baik, maka program pemerintah akan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Zamhir Setiawan menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan memperkuat implementasi SKB Empat Menteri di daerah, khususnya dalam peningkatan mutu layanan Keluarga Berencana.
Menurutnya, kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan alat dan obat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan memenuhi standar keamanan, mutu, serta terdistribusi secara merata kepada masyarakat.
“Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, implementasi SKB Empat Menteri diharapkan mampu mendukung program prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, terutama dalam percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan,” jelasnya. [nata]
