Pesonanusa. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus menunjukkan keseriusannya dalam memperjuangkan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya terkait kepastian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Anggaran 2026.
Upaya tersebut kembali dibuktikan melalui rapat audiensi dan konsultasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Sekretaris Daerah Bengkulu Utara, Selasa (2/6).
Pertemuan yang diikuti jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini menjadi langkah strategis untuk memastikan usulan TPP ASN Bengkulu Utara mendapat perhatian dan pertimbangan dari pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Bengkulu Utara, H. Fitriyansyah, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah berhenti mencari solusi agar hak ASN dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Hari ini kita melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan terkait pertimbangan usulan TPP Kabupaten Bengkulu Utara. Kita juga sudah mendengar langsung beberapa kebijakan dari pemerintah pusat yang menjadi dasar dalam proses ini,” ujar Fitriyansyah.
Menurutnya, hasil konsultasi tersebut memberikan angin segar. Pihak Kementerian Keuangan menyampaikan komitmen untuk segera menerbitkan surat pertimbangan resmi yang menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengusulan TPP.
“Tadi juga sudah disampaikan bahwa dalam waktu dekat pertimbangan tersebut akan mereka keluarkan. Namun tentu masih ada proses internal yang harus dilalui, mulai dari pelaporan kepada direktur hingga penandatanganan sebelum dikirimkan ke daerah,” jelasnya.
Fitriyansyah menambahkan, Pemkab Bengkulu Utara sengaja menghadirkan berbagai perangkat daerah dalam audiensi tersebut agar seluruh data dan kondisi lapangan dapat tersampaikan secara lengkap kepada pemerintah pusat. Mulai dari kebutuhan tenaga kesehatan hingga kebutuhan organisasi perangkat daerah lainnya menjadi bagian dari bahan pertimbangan yang disampaikan.
Ia berharap seluruh tim yang terlibat dapat terus mengawal proses tersebut hingga membuahkan hasil yang diharapkan ASN Bengkulu Utara.
“Perjuangan ini belum selesai. Kita akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan kementerian agar proses pertimbangan TPP ini dapat segera tuntas dan memberikan kepastian bagi ASN di Bengkulu Utara,” tegasnya.
Langkah aktif yang terus dilakukan Pemkab Bengkulu Utara ini menjadi bukti bahwa upaya memperjuangkan kesejahteraan ASN tidak berhenti pada tingkat daerah, melainkan terus diperjuangkan hingga ke pemerintah pusat demi memperoleh solusi terbaik bagi seluruh pegawai. [nata]
