Pesonanusa. Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai memperketat penggunaan alat berat pada seluruh proyek pemerintah. Alat berat yang masih menunggak pajak dipastikan tidak dapat dioperasikan dalam pekerjaan pemerintah sebelum kewajiban pajaknya dilunasi.
Kebijakan tersebut diberlakukan melalui Surat Edaran Gubernur Bengkulu yang mewajibkan setiap kontraktor atau penyedia jasa konstruksi menunjukkan surat keterangan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu sebagai bukti bahwa pajak kendaraan alat berat telah dibayar.
"Setiap proyek pemerintah yang menggunakan alat berat wajib memastikan pajaknya telah dilunasi terlebih dahulu. Sebelum alat berat digunakan, pelaksana proyek harus dapat menunjukkan surat keterangan dari Bapenda sebagai bukti bahwa kewajiban pajaknya sudah dipenuhi," tegas Riki.
Bapenda mengimbau seluruh pemilik alat berat, baik perusahaan maupun perorangan, segera melaporkan aset yang dimiliki agar tercatat dalam sistem pemerintah.
"Kami mengajak seluruh pemilik alat berat untuk segera melaporkan aset yang dimiliki kepada Bapenda. Dengan data yang valid, proses pemungutan pajak akan lebih optimal dan penerimaan daerah juga dapat terus meningkat," ujarnya.
Pemprov Bengkulu menargetkan penerimaan pajak kendaraan alat berat naik sekitar 47 persen, dari realisasi sekitar Rp1,7 miliar pada 2025 menjadi Rp2,5 miliar pada 2026. Pengetatan syarat penggunaan alat berat dalam proyek pemerintah diharapkan menjadi salah satu instrumen utama untuk mencapai target tersebut sekaligus memperkuat PAD. [nata]
