Pesonanusa. Wakil Gubernur Bengkulu Mian menghadiri Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan Ke-II DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2026, Kamis (13/8).
Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu tersebut mengagendakan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Mian menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan dan masukan selama proses pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.
Menurut Mian, berbagai catatan yang disampaikan DPRD merupakan bagian dari fungsi pengawasan sekaligus menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi.
“Tentu masukan-masukan konstruktif yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Bengkulu adalah dalam rangka pengawasan,” kata Mian.
Ia menilai pengawasan legislatif diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan.
Karena itu, masukan dari fraksi-fraksi DPRD tidak hanya menjadi bagian dari proses pembahasan pertanggungjawaban APBD, tetapi juga diharapkan menjadi bahan perbaikan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan anggaran pada tahun berikutnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Drs. H. Sumardi, MM, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, perwakilan Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Danrem, Danlanal, serta anggota DPRD Provinsi Bengkulu. [nata]
