Pesonanusa. Sempat munculnya status indikasi anomali pada data realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Bengkulu Utara di Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan RI memunculkan tanda tanya. Status tersebut terlihat pada laman Kabupaten Bengkulu Utara, sementara daerah lain tidak mengalami hal serupa.
Namun, saat dikonfirmasi, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memastikan belum pernah menerima permintaan klarifikasi maupun pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat terkait status tersebut. Bahkan, saat ini indikator anomali itu sudah tidak lagi muncul pada sistem.
Kepala BKAD Bengkulu Utara, Carles Jhonson, Selasa (28/7), mengatakan pihaknya menduga kondisi tersebut berkaitan dengan proses pembaruan sistem yang tengah dilakukan Kementerian Keuangan.
"Belum ada klarifikasi. Mungkin saja ada gangguan sistem yang memang sering terjadi, error pada SIKD ataupun SIPD sistem sekarang troublenya luar biasa, apa lagi kita terkadang kejar waktu input APBD SIPD-nya eror. Tidak bisa di prediksi, sekarang ya normal," kata Carles didampingi Plt Sekretaris BKAD Bengkulu Utara, Taufieq Nur Hidayat.
Ia menegaskan tidak ada kendala dalam pelaksanaan APBD di Bengkulu Utara. Menurutnya, berbagai program pemerintah daerah saat ini justru meningkat.
"Sudah banyak kegiatan-kegiatan yang berjalan, trennya positif," ujarnya.
Data realisasi APBD hingga 27 Juli 2026 menunjukkan total belanja daerah Bengkulu Utara sebesar Rp1,25 triliun telah terealisasi Rp509,25 miliar atau 40,55 persen.
Belanja pegawai menjadi komponen dengan penyerapan tertinggi, yakni mencapai 53,56 persen atau Rp315,43 miliar dari pagu Rp588,97 miliar. Sementara belanja barang dan jasa baru terserap 27,58 persen, yaitu Rp92,37 miliar dari alokasi Rp334,88 miliar.
Adapun belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur masih menjadi komponen dengan realisasi terendah. Dari anggaran Rp64,58 miliar, hingga akhir Juli baru terealisasi Rp5,35 miliar atau sekitar 8,28 persen. [nata]
