Pesonanusa. Kebijakan penganggaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kembali menjadi sorotan. Di satu sisi, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) masih menjadi yang terendah di Provinsi Bengkulu. Di sisi lain, alokasi anggaran iklan justru tercatat paling tinggi dibandingkan pemerintah kabupaten/kota lain di Bengkulu.
Kontras dua pos anggaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah prioritas belanja daerah di tengah keterbatasan fiskal dan masih berlangsungnya kebijakan efisiensi anggaran.
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setdakab Bengkulu Utara, Ricky Wijaya, Kamis (30/7), mengakui bahwa besaran TPP ASN Bengkulu Utara memang masih berada di posisi paling rendah se-Provinsi Bengkulu.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan serta persetujuan Kementerian Dalam Negeri terkait penyesuaian TPP 2026.
"Sebelumnya memang terendah. Untuk tahun ini masih berproses karena pencairan TPP berikutnya hingga satu tahun anggaran masih menunggu petunjuk pusat. Anggarannya sudah tersedia, jadi tidak perlu khawatir," kata Ricky.
Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan anggaran iklan Kabupaten Bengkulu Utara pada APBD 2025 mencapai sekitar Rp 5,2 miliar. Pada APBD 2026, nilai Rp 4.96 miliar menjadi yang tertinggi di Provinsi Bengkulu.
Tak hanya itu, penelusuran terhadap RUP juga menunjukkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalokasikan anggaran puluhan juta rupiah untuk kegiatan langganan atau membaca berita.
"Itu untuk berlangganan, bukan publikasi," ujar salah seorang sumber. [nata]
