Pesonanusa. Optimalisasi anggaran 2026 kembali dipetakan oleh BKAD Bengkulu Utara, hal tersebut dilakukan dalam giat Sosialisasi Penginputan Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Terkait Tagging Sumber Dana Prioritas Nasional/Provinsi/Daerah Serta Tagging Mandatory Spending Lainnya Pada SIPD RI Tahun 2026, di Commad Center Setdakab Bengkulu Utara, Selasa (11/11).
Plt Kepala BKAD Bengkulu Utara, Carles Jhonson, mengatakan giat tersebut bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan nasional atau daerah yang bersifat lintas sektor, seperti penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.
"Setelah kita lakukan sosialisasi dan pemetaan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menanggulangi isu tertentu secara lintas fungsi. Sejauh ini tidak ada kendala terkait perencanaan dan pengendaliannya walaupun efek dari pemangkasan anggaran sangat dirasakan," kata Carles Jhonsosn didampingi Kabid Anggaran BKAD BU, Taufieq Nur Hidayat.
Begitujuga dengan Tagging Mandatory Spending Lainnya Pada SIPD, lanjut Plt Kaban Carles, yang merujuk pada alokasi belanja wajib pemerintah daerah di luar kategori utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang ketentuannya diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah.
Sejauh ini perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian baru, terhadap Raperda APBD TA 2026 yang sebelumnya disampaikan. Meskipun kategori utama sering menjadi fokus.
"Seperti arahan dari pak Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, program-program daerah wajib tetap masuk dalam penyesuaian TKD, alhamdulillah hal tersebut tetap input di RKA 2026 sejalan dengan program nasional maupun provinsi, seperti contohnya program gizi tambahan untuk balita yang posisinya ada di program stunting," bebernya. [nata]
