Pesonanusa. Momentum Rakor Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bengkulu 2025 dimanfaatkan pemerintah untuk menyoroti persoalan agraria yang mendesak penyelesaian. Langkah ini diharapkan mempercepat kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pemilik tanah.
Pemerintah Provinsi Bengkulu, melalui Penjabat Sekretaris Daerah Herwan Antoni, menegaskan bahwa reforma agraria menjadi kunci mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan memperkuat akses masyarakat terhadap sumber ekonomi.
“Banyak masalah agraria yang butuh penanganan segera demi kepastian hukum,” ujar Herwan saat rakor yang berlangsung di Kantor Gubernur Bengkulu, Senin, 14 Desember 2025.
Reforma agraria bukan sekadar program pengaturan tanah, tetapi juga alat penyelesaian sengketa dan konflik, serta menjaga kualitas lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan visi Gubernur Bengkulu, yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dua program prioritas yang dijalankan adalah penguatan ekonomi berbasis hilirisasi sektor pertanian dan penyelesaian kasus agraria secara berkelanjutan.
Sepanjang 2025, Tim GTRA Provinsi Bengkulu telah melakukan pendataan potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), membuka akses reforma agraria, dan menggelar rapat koordinasi untuk menyelesaikan konflik. Herwan menegaskan komitmen seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dalam mengelola urusan pertanahan dan tata ruang.
Salah satu fokus penting adalah penataan tanah yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) yang habis masa berlakunya, seperti di PT Perkebunan Mangkurajo, Kabupaten Lebong, dan PT Bumi Rafflesia Indah, Kabupaten Bengkulu Tengah. Tanah ini akan diinventarisasi dan ditata ulang melalui redistribusi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.
Kepala Kantor Wilayah BPN Bengkulu, Indera Imanuddin, menambahkan bahwa keberhasilan reforma agraria harus didukung kolaborasi lintas sektor. “Kita semua harus bersinergi demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Penandatanganan Berita Acara Rakor Akhir GTRA menjadi simbol komitmen bersama untuk mewujudkan reforma agraria berkelanjutan di Bengkulu.
Program reforma agraria ini sejalan dengan cita-cita nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang menempatkan pembangunan dari desa sebagai fondasi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dengan langkah konkret ini, Bengkulu berharap mampu memberikan contoh nyata dalam penyelesaian persoalan agraria yang selama ini menjadi tantangan besar. [mcprov]
