Pesonanusa. Program unggul Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi dalam mengembangkan wisata seperti terkesan tidak didukung oleh jajaran kabinetnya. Padahal Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi hampir setiap minggunya turun kelapangan.
Kerja keras walikota itu terlihat sia-sia dengan insiden keributan antara pedagang dan pengunjung objek wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu.
Hal itu juga diungkapkan Praktisi Wisata alam dan adventure Provinsi Bengkulu, Ong Wie Hocky S, bahwa kerja Walikota Bengkulu dalam mengembangkan dan membangun wisata pantai panjang sudah sangat baik, dan harus didukung penuh dari semua elemen masyarakat, terkhususnya Dinas Pariwisata Kota Bengkulu yang nomenklatur kerjanya ada di mereka.
"Kita sangat menyayangkan peristiwa pengusiran pengunjung di salah satu pondok kawasan Pantai Panjang viral di media sosial. Seharusnya itu sudah tidak terjadi lagi untuk objek wisata sekelas Pantai Panjang," tutur Ong Wie yang juga sebagai Koordinator Forum Komunikasi Pemandu Wisata alam dan Adventur, Sabtu (20/12).
Ong Wie menegaskan, Dinas Pariwisata harus bertanggungjawab atas insiden itu, tidak cukup hanya menjadi mediator saja. Di dispar itu memiliki tanggungjawab meningkatkan kualitas SDM pariwisata dalam dunia kepemanduan wisata untuk semua pelaku wisata yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Pertanyaannya Dispar melakukan itu tidak.
"Jika RIPPDA tidak ada, kita mempertanyakan program kegiatan ataupun SDM di Dispar Kota Bengkulu, apakah tidak memiliki kualifikasi, atau bahkan tidak memiliki sertifikasi kompetensi dalam bidang kepemanduan wisata. Jika tidak ada, wajar saja kerja Walikota Bengkulu tidak bisa dilaksanakan dengan cepat dan sempurna," jelasnya.
Ong Wie meminta Walikota Bengkulu harus evaluasi besar SDM di dinas pariwisata termasuk program kerja dan periksa juga anggarannya. Sehingga, program yang dicanangkan Walikota Bengkulu bisa di serap serta dimengerti oleh jajaran kabinetnya di Dispar.
"Walikota Bengkulun dalam keterangan persnya menyatakan peristiwa ini bukan sekali ini terjadi, artinya ada dugaan pembiaran atau tidak mampunya Dispar dalam mengolah wisata. Walikota harus tegas dan evaluasi kabinetnya terutama di OPD yang bersentuhan langsung dengan Wisata. Jika ada pelanggaran kita minta walikota memberikan tindakan tegas, karena insiden ini buka sekali ini terjadi sehingga kita mensinyalir ada pembiaran dari dispar dan jika itu benar harus ditindak tegas," tegas pemegang sertifikat BNSP, pelatih kepemanduan wisata itu kepada media ini.
Diketahui, viralnya insiden keributan di objek wisata Pantai Panjang . Dimana dalam video tampak seorang ibu dengan membawa tongkat kayu emosi terhadap pengunjung dan mengusir serta membuang makanan yang ada.
Dari keterangan persnya, Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Nina Nurdin mengatakan jika ibu pemilik warung dan pondok sudah dipanggil. Bahkan sudah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak mengulanginya.
Pengusiran pembeli diduga karena keberatan biaya sewa pondok yang mencapai 1 juta Rupiah. Padahal sebenarnya sudah memesan makanan, sejumlah porsi mie instan dan es teh.
Nina meminta agar pedagang tidak meminta biaya sewa yang tidak masuk akal. Semestinya cukup dengan membeli beberapa porsi makanan saja.
Sementara itu, dengan insiden nitu, Satpol-PP Kota Bengkulu terlihat gencar melakukan sosialisasi dan pengawasan di objek wisata Pantai Panjang. Pihak Satpol PP bahkan mengumumkan bahwa pantai panjang gratis. [rls]
